Roy Suryo Tanya Jumlah Anak Lurah saat KKN, Jawaban Jokowi di Sidang Jadi Sorotan

 

Sobat Pustaka, ada momen menarik dalam persidangan yang menghadirkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kali ini, perhatian tertuju pada pertanyaan Roy Suryo mengenai pengalaman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi saat masih menjadi mahasiswa.

Persidangan tersebut berlangsung pada Kamis, 5 November 2026. Jokowi hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.

Roy Suryo Singgung Nama Lurah di Lokasi KKN

Dalam sesi tanya jawab, Roy Suryo mencoba menggali ingatan Jokowi mengenai masa KKN di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Roy terlebih dahulu menanyakan apakah Jokowi masih mengingat nama lurah di tempat ia pernah tinggal selama menjalankan kegiatan tersebut.

Jokowi kemudian menjawab bahwa nama lurah tersebut adalah Pak Lurah Jentu.

Namun, pertanyaan Roy tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan dengan menanyakan berapa jumlah anak yang dimiliki Pak Lurah Jentu. Roy juga menyinggung bahwa Jokowi pernah tinggal di lokasi tersebut selama kurang lebih tiga bulan.

Baca Juga:
Status Siaga Darurat Karhutla Kalsel Diperpanjang Hingga 30 November 2026

Jawaban Singkat Jokowi Jadi Perhatian

Pertanyaan mengenai jumlah anak lurah itu mendapat jawaban singkat dari Jokowi.

"Saya KKN, tidak ngurus anaknya lurah," ujar Jokowi.

Jawaban tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian dalam persidangan. Roy kemudian menanggapi dengan menyebut bahwa selama tinggal di lokasi KKN, Jokowi tentu memiliki kesempatan untuk bertemu keluarga lurah tersebut. Namun, Jokowi tidak menyebutkan jumlah anak yang ditanyakan.

Momen ini memperlihatkan bagaimana pemeriksaan saksi di ruang sidang dapat menghadirkan pertanyaan yang beragam, termasuk mengenai pengalaman pribadi pada masa lalu.

Mengapa Pertanyaan KKN Muncul dalam Persidangan?

Perlu dipahami, persidangan tersebut bukan perkara mengenai pelaksanaan KKN Jokowi. Pokok perkara yang sedang diperiksa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan tudingan mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Karena itu, setiap pertanyaan dalam persidangan tetap perlu dilihat berdasarkan relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa. Hakim memiliki kewenangan untuk mengarahkan jalannya pemeriksaan agar tetap berada dalam koridor hukum.

Bagi Sobat Pustaka, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ruang sidang merupakan tempat untuk menguji keterangan, bukti, dan argumentasi secara terbuka sesuai aturan hukum. Potongan video yang beredar di media sosial juga sebaiknya dilihat bersama konteks persidangan secara utuh.

Pada akhirnya, masyarakat perlu menunggu proses hukum berjalan dan menghormati kewenangan majelis hakim dalam mengambil keputusan.

Baca Juga:
Bank Kalsel dan OJK Siapkan Duta Aksel 2026

Tweet