Dispus HST Selenggarakan  Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Halo, Sobat Pustaka! Pernah membayangkan bagaimana perpustakaan yang dulu hanya dikenal sebagai tempat membaca dan meminjam buku kini menjadi pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat? Nah, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah baru-baru ini mengadakan sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Perpustakaan yang Bertransformasi

Pada tanggal 25 September 2024, di objek wisata Riam Bejandik, Kecamatan Batu Benawa, Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengadakan sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kegiatan ini diikuti oleh 55 peserta yang semuanya merupakan pengelola perpustakaan desa di Hulu Sungai Tengah.

Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan Hulu Sungai Tengah, Drs. Ahmad Fathoni, dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Rino Syabandianto, pustakawan Dinas Perpustakaan Hulu Sungai Tengah, membawakan materi penting mengenai transformasi perpustakaan. Salah satu poin yang disoroti adalah bagaimana perpustakaan desa kini tak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi pusat kegiatan inklusi sosial yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Di era sekarang, perpustakaan desa tidak hanya menjadi tempat sunyi untuk membaca, tapi juga wadah bagi kegiatan produktif seperti pelatihan keterampilan, seminar, dan diskusi komunitas. Ini adalah langkah besar untuk menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang bisa membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Baca juga:

Yuk Intip Program Literasi di Hulu Sungai Tengah

Nomor Pokok Perpustakaan

Sobat Pustaka, pernah dengar tentang nomor pokok perpustakaan? Nah, dalam sosialisasi ini, Rino Syabandianto menjelaskan betapa pentingnya nomor pokok perpustakaan (NPP) bagi pengelolaan perpustakaan, terutama perpustakaan desa. Ternyata, NPP ini penting banget karena berfungsi sebagai identitas resmi perpustakaan yang terdaftar, serta mempermudah akses layanan dan bantuan pemerintah.

Materi yang dibawakan juga menjelaskan prosedur bagaimana cara mendapatkan NPP, mulai dari pendaftaran hingga pengesahan. Dengan NPP, perpustakaan desa bisa memperkuat legitimasinya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menarik, kan, Sobat Pustaka? Selain mendapatkan fasilitas lebih, perpustakaan dengan NPP juga dianggap lebih terpercaya dalam menjalankan kegiatan mereka.

Rino juga menekankan bahwa perpustakaan desa yang memiliki NPP berpeluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga perpustakaan bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. 

Baca juga:

Peran Bupati HST dalam Membangun Desa dan Meningkatkan Literasi Masyarakat

Peran Perpustakaan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Transformasi perpustakaan ini juga mengangkat konsep perpustakaan sebagai tempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dulu perpustakaan desa hanya dikenal sebagai tempat sunyi untuk meminjam buku, sekarang perpustakaan sudah berperan sebagai pusat kegiatan inklusi sosial. Artinya, perpustakaan terbuka untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini mungkin terpinggirkan, seperti ibu rumah tangga, petani, dan kelompok marjinal lainnya.

Dengan adanya kegiatan inovatif di perpustakaan desa seperti pelatihan keterampilan, diskusi komunitas, dan seminar produktif, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mereka bisa lebih mandiri, meningkatkan taraf hidup, dan membangun perekonomian lokal.

Baca juga:

Kolaborasi Dinas Perpustakaan dan IPI HST di SDN Pagat

Tweet