Polemik Angkutan Hauling Batu Bara di Paser

Sobat Pustaka, kali ini kita akan mengupas tuntas polemik seputar angkutan hauling batu bara di Kabupaten Paser. Mungkin kalian pernah mendengar kabar tentang truk-truk besar yang melintas dengan kecepatan tinggi, menimbulkan berbagai kekhawatiran. Masalah ini tidak hanya sekadar tentang truk dan batu bara, tapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan dampak terhadap lingkungan. 

Kecepatan Tinggi dan Risiko Kecelakaan

Di jalan umum Kabupaten Paser, aktivitas truk hauling batu bara ini semakin meningkat. Namun, truk-truk tersebut sering melaju dengan kecepatan tinggi, yang jelas meningkatkan risiko kecelakaan. Bayangkan saja, ketika anak-anak berangkat atau pulang sekolah, truk-truk ini melintas tanpa memperhatikan kepentingan mereka. Di sinilah peran penting DPRD Kabupaten Paser, yang mulai merespons dengan serius masalah ini.

DPRD mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara peraturan daerah dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara. Meskipun secara hukum, aktivitas ini diperbolehkan, hal ini menimbulkan pertanyaan: "Apakah keselamatan masyarakat sudah menjadi prioritas utama?"

Baca juga:

Dispus HST Selenggarakan  Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 

Peraturan dan Kewajiban Perusahaan

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Mantimin Coal Mining (MCM). Pasal 91 Ayat 3 mengizinkan pemegang IUP untuk memanfaatkan sarana umum demi kepentingan pertambangan. Namun, di sisi lain, perusahaan diwajibkan untuk menggunakan jalan yang dibangun sendiri.

Nah, di sinilah pentingnya evaluasi. DPRD berencana untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengangkutan batu bara ini, dengan melibatkan semua pihak, mulai dari perusahaan hingga pemerintah daerah dan pusat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga aman bagi masyarakat.

Baca juga:

Kolaborasi Dinas Perpustakaan dan IPI HST di SDN Pagat 

Keseimbangan Kepentingan dan Literasi Masyarakat

Masyarakat berhak mendapatkan akses yang aman dan nyaman saat menggunakan jalan umum. DPRD juga menegaskan pentingnya memperhatikan kepentingan umum, terutama saat aktivitas masyarakat sedang padat. Kita semua setuju bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Namun, untuk itu, dibutuhkan kesadaran dan literasi yang baik dari masyarakat.

Sobat Pustaka, mari kita tingkatkan literasi kita tentang peraturan lalu lintas dan keselamatan. Edukasi tentang keselamatan berlalu lintas, terutama bagi anak-anak, perlu dilakukan secara rutin. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan aktif berperan dalam mengawasi aktivitas perusahaan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Dengan memahami hak dan kewajiban, kita dapat berpartisipasi lebih aktif dalam diskusi mengenai kebijakan publik. Keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua.

Jadi, Sobat Pustaka, polemik angkutan hauling batu bara di Paser bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita dukung upaya DPRD dalam mengevaluasi dan mengawasi sistem pengangkutan ini. Dengan meningkatkan literasi masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Baca juga:

Dispus HST Hadiri KKP di SDN Banua Binjai

Tweet